Sastra NTT sebagai Watchdog

1
206

*) Rio Nanto

Politik dan sastra memiliki kontribusi dalam peradaban ruang publik. Politik dan sastra sebagai komponen saling berhubungan dalam menulis sejarah dan mengontemplasikannya dalam bahasa estetika. Landasan filosofis ini diangkat dari pemikiran Filsuf Prancis Jacques Ranciere. Dalam salah satu karyanya, Disensus on politics and aestethics, Ranciere menulis”Seorang sastrawan tidak menggunakan kata hanya sebagai objek penulisan. Lebih dari itu, sastrawan menulis untuk sebuah komitmen politis.

Diskursus ini menarik dan kontekstual untuk diterapkan di NTT. Hal ini menarik mengingat perkembangan sastra di NTT beberapa tahun terakhir patut diberi apresiasi. Sastra bertumbuh bak jamur di musim hujan. Hampir di setiap sekolah, kota memiliki komunitas sastra. Sejumlah sastrawan pun telah menghasilkan sejumlahkarya sastra yang tersebar di majalah dan surat kabar harian serta penerbitan buku kompilasi puisi.

Selain itu, perkembangan sastra juga termanifestasi dalam bentuk pertujukan teater dan monolog. NTT memiliki penulis, aktor sekaligus sutradara teater kondang seperti Abdi Keraf dan Linda Tagie. Kreatifitas mereka membangkitkan kreasi seni pertunjukan teater dan monolog di NTT. Namun, apakah kehadiran sastra di NTT memiliki andil dalam menyibak tirai kekuasaan yang korup dan fenomena human trafficking di daerah ini? Ataukah sastra NTT hanya bahagia dengan kekayaan bahasa estetika semata?

Polemik Krusial khas NTT

Provinsi NTT selalu akrab dengan label nanti Tuhan tolong dan nasib tidak tentu. Pada tulisan ini saya menginterpretasikannya sebagai “Nusa terkorup dan trafficking”. Dalam skala nasional provinsi kita masih dikategorikan daerah miskin. Ironisnya, korupsi bertumbuh subur dalam prahara kemiskinan itu. Para koruptor mengambil uang rakyat miskin dan berfoya-foya di atas kemiskinan rakyat. Taraf korupsinya pun cukup tinggi. Menurut ICW, Provinsi NTT menempati urutan keempat secara nasional dalam kategori daerah lumbung koruptor selama tahun 2015 dengan 30 kasus korupsi dan nilai kerugian negara sebesar 26,9 miliar.

Konsekuensinya, pelbagai kebijakan publik terbengkelai. Agenda percepatan pembanggunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat hanya jargon semu. Rakyat NTT tetap bercokol dalam cengkeraman kemiskinan. Ada kemiskinan ekonomi, kemiskinan kebijakan pro-rakyat serta kemiskinan nurani.

Salah satu dampak  kemiskinan itu adalah memperdagangkan manusia. Kemiskinan nurani membuat orang menjadi pelaku human trafficking. Para korban pun memberi diri dijual melalui sindikat perusahaan illegal. Mereka menjadi korban karena kekurangan pemahaman juga karena himpitan ekonomi. Kasus ini cukup banyak di NTT.Menurut hasil wawancara VOA dan Pater Felix Kosat, SVD yang bertugas sebagai hakim pengadilan perkawinan, Marriage Tribunal di Keuskupan Trenton, New Jersey, Amerika bahwa sepanjang bulan Januari hingga Desember 2015 terdapat 941korban perdagangan manusia ke Malaysia, Singapura dan Taiwan. Pada bulan Januari hingga Juni 2016 terdapat 726 TKW menjadi korban dan bermasalah. Setelah ditelisik lebih jauh sepanjang tahun 2015 terdapat 1667 korban human trafficking di NTT yang melibatkan 10 orang Polisi.

Sastra NTT sebagai Watchdog

Problem yang dipaparkan di atas hanyalah representasi dari polemik multiaspek di NTT. Provinsi ini begitu dekat dengan aneka kemerosotan dan tindakan amoral. Pada titik ini sastra dipanggil sebagai watchdog melalui ketajaman substansi kata-katanya. Merujuk pada ulasan Ranciere bahwa sastra, sebagaimana seni tidak hanya untuk sastra semata. Meminjam J. Austin, tugas sastrawan doing things with word. Kata-kata mesti berdimensi magis untuk menelanjangkan realitas destruktif yang telah lama bersembunyi dalam mafia birokrasi. Para sastrawan NTT dipanggil untuk mengontemplasikan aneka situasi khas NTT dan memperjuangkannya melalui sastra.

Dalam sejarah dunia, ada banyak sastrawan yang menggunakan kemampuan sastranya untuk mengecam kebijakan destruktif yang menyangkal martabat manusia. Salah satunya adalah Nadine Gordimer. Dia mengecam politik Apartheid yang membelenggu masyarakat Afrika. Tulisannya mengecam rasisme yang mendiskreditkan orang kulit hitam. Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki sastrawan yang mengecam ketidakadilan politik seperti Pramoedya Ananta Toer. Dia seringkali menghasilkan karya sastra berdasarkan hasil kajian situasi sosial politik yang membelenggu rakyat kecil. Dalam orde baru dia dibuang ke Pulau Buru karena daya kritisnya dalam menyibak monopoli kekuasaaan yang korup.

NTT juga memiliki sastrawan seperti Dami N. Toda, Yohanes Sehandi, Matildis Banda dan Mario F. Lawi. Karya-karya mereka sudah tersebar hampir seluruh daerah NTT dan di daerah lain baik dalam bentuk buku puisi maupun dalam majalah dan surat kabar. Kegigihan mereka turut mendorong perkembangan sastra NTT.

Namun, seberapa efektif kehadiran mereka dalam memperjuangkan kepentingan sosial politik yang tengah melilit NTT? Inilah suatu refleksi bersama bagi para sastrawan NTT. Sejauh ini mereka belum menujukkan suatu dedikasi tinggi dalam memperjuangkan keadilan melalui karya sastra. Memang ada beberapa yang menyetir ketimpangan sosial melalui novel dan cerpen, tetapi belum menjadi suatu komitmen yang serius. Karya sastra NTT masih bercokol dalam dimensi imajinasi yang belum menjadi daya transformasi. Pelbagai karya ditulis hanya untuk memuaskan unsur estetika semata. Sastra belum berpihak terhadap kaum yang menderita.

Bila kita telusuri sedikit sejarah, sastra NTT kini berusia 55 tahun. Ini terhitung dari publikasi karya sastra pertama tahun 1961 oleh Gerson Poyk. Beliau adalah perintis sastra NTT dan seorang sastrawan pertama. Dia menulis dan mempublikasikan karya sastra dalam bahasa Indonesia kepada masyarakat umum. Sastra NTT lahir setelah tiga tahun Provinsi NTT lahir pada tahun 1958.

Dengan demikian usia sastra NTT hampir setua provinsi ini. Dia bertumbuh dalam budaya NTT yang dekat dengan tradisi lisan masyarakatnya. Walaupun usianya sudah tua tapi belum produktif dalam mengawasi pemerintahan NTT yang telah lama mengandung korupsi dalam birokrasi. Rupanya sastra kita mengambil jarak dengan politik dan memilih diam dengan ketidakadilan dan merasa bahagia dengan kekayaan estetika bahasa tentang cinta, galau, dan tentang romantika hidup kaum muda.

Justru inilah yang semakin digandrungi oleh sastrawan muda NTT. Banyak karya sastra berkisar tentang tema-tema percintaan dan perselingkuhan. Sebenarnya, para sastrawan mesti bangun dari romatika sastra yang hanya mengabdi estetika semata. Perkembangan sastra NTT harus berani menyibak tirai kekuasaan. Korupsi dan human trafficking yang menjadi problem utama seyogyanya menjadi sumber refleksi untuk membela rakyat kecil melalui sajak-sajak yang berpijak pada hak rakyat.

Pada titik ini, seorang sastrawan pada umumnya harus menulis dengan motivasi, cita-cita dan mimpi tentang sebuah dunia baru. Para sastrawan mesti menulis dari sejarah demi sebuah horison kehidupan yang sejahtera bagi segenap rakyat. Dengan demikian, sastra bukan hanya serangkaian hamba estetika tapi berdaya transformatif. Perlu diingatkan bahwa kata itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Kekuatan kata para sastrawan diharapkan mampu memotong jaring kekuasaan yang mendera birokrasi NTT.

Memang karya sastra bukanlah satu-satunya obat mujarab bagi daerah kita yang terinfeksi korupsi. Tapi seorang sastrawan dipanggil untuk bersabda melalui sastra untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil yang tidak mampu berkata-kata untuk mengetuk pintu hati kekuasaan. Bila hal ini menjadi komitmenserius maka sastrawan NTT mampu menjadi seperti Pram, Wiji Thukul, Nadine Gordimer untuk menjadi Watchdog terhadap aneka korupsi dan human trafficking. Bukankah watchdog mampu menimbulkan rasa takut bagi pencuri? Salam sastra.[]


Rio Nanto, Mahasiswa STFK Ledalero

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY